Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra divonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau ultra petita, yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Apa saja hal yang berat dan meringankan Djoko Tjandra di pertimbangan majelis hakim?

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah berusia lanjut,” ujar hakim ketua Muhammad Sirat, saat membacakan surat putusan di PN Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa (22/12/2020). Agen Slot Pragmatic

Adapun hal memberatkannya adalah Djoko Tjandra menginisiasi surat jalan palsu itu ketika menjadi buron kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali. Djoko Tjandra juga dinilai membahayakan masyarakat Indonesia karena membuat surat kesehatan COVID-19 tanpa memeriksakan kesehatannya.

“hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan melarikan diri dari pidana yang harus dijalaninya, terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dengan melakukan perjalanan tanpa dilakukan tes bebas COVID-19,” kata hakim Sirat.

Sebelumnya, Djoko Tjandra dinyatakan hakim bersalah di kasus surat jalan palsu. Djoko Tjandra divonis pidana 2,5 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Soegiarto alias Joecan bin Tjandra Kusuma telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut,” ujar hakim ketua Muhammad Sirat, saat membacakan surat putusan.

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” imbuhnya.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyebut Djoko Tjandra berperan sebagai orang yang menyuruh pembuatan surat jalan palsu. situs judi slot pragmatic

“Menimbang dari rangkaian perbuatan, terdakwa, serta saksi Anita Kolopaking, dan saksi Prasetijo Utomo dapat disimpulkan, ketiga personel sudah sepakat untuk menyuruh seseorang melakukan perbuatan menerbitkan surat palsu tersebut. Menimbang maka majelis hakim menilai terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan, sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tegas hakim.

Diketahui pada persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Djoko Tjandra dengan hukuman 2 tahun penjara. Jaksa menilai Djoko Tjandra bersalah karena menginisiasi pembuatan surat jalan hingga surat keterangan bebas COVID palsu.